Mengapa Soedurisme? Dan Mengapa Sekarang?

Mengapa Soedurisme? Dan Mengapa Sekarang?

Kegairahan dalam melaksanakan ajaran Islam adalah hal positif dalam berbangsa dan bernegara. Bagaimana Islam bisa menginspirasi etos kerja bangsa kita dalam menjalankan amanat Proklamasi kemerdekaan?

Para pendiri bangsa telah menegaskan bahwa kemerdekaan bangsa ini merupakan “barakah” dan “rahmat” dari Allah SWT. Pembukaan UUD 1945 mencatat dengan tegas:

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Kata “berkat” dan “rahmat” diambil dari bahasa Arab. Ini menunjukkan sejak mula pertama kali bangsa Indonesia mengakui bahwa barakah dan rahmat Allah menjadi fondasi spiritual bangsa berdampingan dengan keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas dari penjajahan.

Sebelum menyebutkan butir-butir Pancasila, para pendiri bangsa ini dalam Pembukaan UUD 1945 terlebih dahulu menguraikan 4 tugas NKRI, yaitu:

  1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
  2. untuk memajukan kesejahteraan umum,
  3. mencerdaskan kehidupan bangsa,
  4. dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Itu artinya “barakah” dan “rahmat” dari Allah SWT dan “keinginan luhur bangsa” diterjemahkan dalam 4 hal pokok, yang kalau disederhanakan menjadi:

  1. Keamanan nasional
  2. Kesejahteraan rakyat
  3. Pendidikan bangsa
  4. Terlibat dalam isu-isu global

Dalam praktiknya, hal-hal di atas telah diupayakan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang dalam Pidato Trisakti tahun 1963 menegaskan:

  1. berdaulat secara politik
  2. berdikari secara ekonomi
  3. berkepribadian secara sosial budaya

Dalam bidang kemandirian politik, Soekarno telah berhasil memperjuangkan Pancasila di mana bangsa Indonesia telah memiliki ideologi negara sendiri. Soekarno juga telah berhasil mempertahankan persatuan dengan menumpas setiap pemberontakan yang terjadi seperti Permesta, PRRI, dan lainnya.

Sedangkan dalam politik luar negerinya, Soekarno menerapkan politik bebas aktif. Artinya, Indonesia tidak berpihak pada salah satu blok dunia pada saat itu, sosialis atau kapitalis, namun ikut proaktif dalam mendorong terciptanya perdamaian dunia. Dalam politik ini, Soekarno berhasil mengadakan Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang melegenda itu.

Dalam kemandirian sosial budaya, Soekarno secara tegas menolak budaya asing yang bertentangan dengan kepribadian luhur budaya bangsa kita. Apresiasi terhadap budaya nasional terlihat jelas dalam kebijakan Soekarno. Sedangkan dalam kemandirian secara ekonomi ditegaskan Bung Karno dengan menolak eksploitasi sumber daya alam atau penjajahan oleh kekuatan asing terhadap aset vital bangsa kita.

Gagasan Bung Karno di atas menjadi obor penerang bagi perjalanan bangsa kita selanjutnya. Tugas kita adalah bagaimana mengaktualisasikan spirit kemerdekaan bangsa dan 4 tugas pokok NKRI dalam Pembukaan UUD 1945, serta gagasan Bung Karno di atas, dalam konteks peluang dan tantangan yang kita hadapi saat ini.

Islam dan Nasionalisme

Pandangan Soekarno di atas sering dimasukkan dalam kategori pandangan nasionalisme. Lantas banyak orang bertanya, di mana posisi Islam dalam pandangan Soekarno? Sebuah kekeliruan untuk menganggap seolah Soekarno hanya bicara soal kebangsaan dan melupakan aspek spiritual keislaman.

Dahulu Bung Karno menyeru umat  Islam  untuk “menggali api Islam”, karena  agaknya ia melihat  bahwa  kaum Muslimin saat itu hanya memewarisi  “abu” dan “arang“  yang  mati dan statis dari warisan kultural mereka. Bung Karno mengkritik praktik keagamaan Muslim Indonesia yang beliau nilai jauh dari semangat islam, atau dari api islam. Muslim Indonesia terlalu kaku dan ritual an sich.

Dalam salah satu tulisannya, Bloodtranfusie/donor darah, Bung Karno mengomentari suatu persoalan yang ketika itu masih menjadi perdebatan. Dengan lantang Bung Karno mengatakan “bahwa semangat Islam adalah semangat kemanusiaan, semangat humanisme, jadi tidak jadi masalah apakah seorang muslim menerima atau memberikan darahnya kepada non-muslim, bahkan dengan orang tak beragama pun sudah menjadi kewajiban setiap muslim untuk saling tolong menolong.”

Dari sini kita paham bahwa Soekarno bukan saja seorang penyeru nasionalisme dan kebangsaan, tapi juga seorang pemikir Islam. Upaya sebagian pihak untuk terus membenturkan Islam dan Nasionalisme menjadi catatan kita bersama dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Terlalu panjang untuk diceritakan kembali. Cukuplah kita menengok bagaimana akhirnya benturan tersebut berhasil dihentikan dan diubah menjadi harmonisasi antara Islam dan Kebangsaan lewat para ulama Nahdlatul Ulama (NU)

Gagasan yang paling menonjol dari kalangan NU mengenai Islam dan Kebangsaan ini dikemukakan oleh Presiden keempat kita, KH Abdurrahman Wahid. Di tangan Ketua Umum PBNU (1984-1999) ini masalah kebangsaan dikembalikan pada “barakah” dan rahmat” Allah SWT, dan pada saat yang sama politik Islam dikembalilan maknanya kepada “keinginan luhur bangsa”. Semuanya dalam bingkai Pembukaan UUD 1945.

Dalam salah satu tulisannya, Islam dan Teori Pembangunan Nasional, Gus Dur menolak teori pembangunan sekuler yang hanya menjadilan ukuran kemakmuran secara kuantitatif belaka seperti “seperti penghasilan nasional, capaian umur rata-rata warga negara–baik pria dan wanita serta pemilikan rata-rata perorangan tiap penduduk sebuah negara terhadap mobil, rumah, telepon, dan lainnya.”

Gus Dur menghendaki spirit bangsa ini yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 juga menjadi ukuran. Bukan untuk dibenturkan, tetapi justru dipakai untuk melengkapi ukuran yang ada sehingga pembangunan bangsa kita menjadi menyeluruh. Di tangannya, Gus Dur bukan menghendaki negara Islam, tapi justru spirit Islam itu mewujud dalam bentuk “keadilan, HAM, dan kemakmuran kolektif”. Luar biasa, bukan?

Gus Dur mengkritik orientasi pembangunan nasional “yang terlalu elitis, dan mengabaikan ukuran-ukuran seperti kesejahteraan bersama, keadilan sosial, penegakan hukum dan pelaksanaan hak-hak asasi manusia”. Dengan kata lain, beliau berupaya untuk mengemukakan ukuran kesejahteraan seluruh bangsa, keadilan sosial, dan sebagainya dalam mengukur keberhasilan pembangunan nasional.

Soedurisme

Gabungan gagasan antara Soekarno dan Gus Dur itulah yang saya sebut dengan Soedurisme. Perpaduan kedua gagasan ini menjadi sangat penting saat ini karena ternyata upaya membenturkan antara Islam dan Kebangsaan masih saja berlangsung.

Suasana politik yang gaduh dan cenderung panas dalam dua tahun terakhir ini dikarenakan pemerintah dianggap abai terhadap aspirasi keislaman sementara pihak, dan pada saat yang sama pembangunan yang tengah berjalan ini lebih menitikberatkan pada infrastruktur di mana ukuran keberhasilan menjadi sesuatu yang sangat kuantitatif.

Titik tekan pada pembangunan infrastruktur dan kerepotan menghadapi kegaduhan politik antara Islam dan Kebangsaan membuat gagasan revolusi mental yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi menjadi kurang optimal. Kegaduhan ini diprediksi akan terus meningkat eskalasinya menjelang Pemilihan Presiden 2019.

Pada titik ini, perlu diingatkan kembali pada semua pihak bahwa tugas kita bersama itu untuk melanjutkan amanat Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945, yang dalam gagasan dan gerakan Soedurisme mewujud dalam tiga hal penting, yaitu:

  1. Kemanusiaan
  2. Keadilan sosial
  3. Kemandirian ekonomi

Kita ingin pembangunan kita yang berkelanjutan itu juga mampu memanusiakan kemanusiaan kita, mampu menampung dan menyalurkan aspirasi umat Islam untuk mewujudkan keadilan sosial, sehingga kemandirian ekonomi dapat terwujud dan dinikmati semua kalangan, tanpa terkecuali.

Diletakkannya kemanusiaan pada poin pertama mengandung makna bahwa pembangunan tidak semata pada materi atau gedung dan bangunan. Bukan politik yang menjadi panglima. Bukan pula ekonomi yang semata-mata bertumpu pada sumber daya alam. Tapi, aspek kemanusiaan menjadi unsur penting dalam pembangunan, seperti lagu kebangsaan kita yang menyerukan “bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia raya!”

Soedurisme akan membangun manusia Indonesia. Barulah kemudian, secara kolektif, setiap insan manusia Indonesia diberi keadilan sosial. Maka, titik tekannya bukan lagi sekadar mayoritas atau minoritas, tetapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adalah tugas pemerintah untuk mengatur birokrasi dan administrasi dalam mewujudkan keadilan sosial. Bukan saja hak-hak individual dan sosial warga negara harus dilindungi, tetapi juga pelayanan kepada warga negara harus bisa di jalankan dengan transparan, mudah, cepat, dan biaya murah.

Keadilan sosial tanpa kemandirian ekonomi, dalam gagasan Soedurisme, hanyalah khayalan belaka. Bagaimana negara kita bisa berdikari (berdiri di atas kaki sendiri), tapi pada saat yang sama tidak lantas gagap tampil dalam forum ekonomi dunia. Di sinilah tantangannya.

Mandiri tidak berarti harus mengisolasi diri, apalagi memusuhi pihak asing. Namun, keberpihakan untuk melindungi aset bangsa seperti pertambangan dan batu bara, begitu juga keberadaan petani dan nelayan, serta menjaga dan merawat budaya luhur bangsa tetap harus menjadi prioritas.

Semua gagasan Soedurisme di atas dalam rangka mewujudkan “barakah” dan “rahmat” dari Allah SWT dan “keinginan luhur bangsa” sebagaimana telah dituliskan oleh pendiri bangsa ini dalam Pembukaan UUD 1945.

Gagasan Soedurisme bukanlah hal yang baru. Dia telah lama disampaikan oleh Soekarno dan Gus Dur melalui berbagai perenungan dan diskusi. Tugas kita adalah mencari pasangan pemimpin yang tepat, yang mampu memimpin bangsa ini untuk mengenalkan kembali dan sekaligus mengimplementasikan gagasan kedua tokoh bangsa tersebut.

Saatnya kita kembali ke khittah Soedurisme!

A. Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua MPR RI)

(Tulisan ini sebelumnya telah dimuat di https://geotimes.co.id)

Jangan Lupa Bagikan :
  • 35
    Shares